uu adminduk. 24. uu adminduk

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang berbunyi: “ Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 40 Bentuk Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. salinan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 53 tahun 2019 tentang pelaporan penyelenggaraan administrasi. id , Rabu (8/11). pdf. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi. Selain pelayanan di kantor atau melalui online, Dinas. Bila tidak, maka pidana dan perdata bisa saja menanti, instrumennya UU PDP," kata Pratama saat dihubungi Kompas. Di dalam KTP, terdapat informasi data diri mulai dari Nomor Induk Kependudukan. tidak terkecuali pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). BAB II . Di luar isu KTP, menurut Theresia, transpuan telah menghadapi kesulitan berlapis, mengalami ketidakadilan dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi kesimpulannya bila urusan perkawinanya beres dan tuntas maka proses Adminduknya pasti benar dan mudah. bahwa dalam rangka mewujudkan. Gebyar Adminduk bersama Teman FM Bogor. Daring sendiri dulu singkatan dari 'dalam jaringan', jaringan yang dimaksud adalah network yaitu. Zico menganggap, bahwa hadirnya SEMA Nomor 2 tahun 2023 menabrak Undang-Undang Pasal 35 huruf a UU nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk (Administrasi Penduduk). Rencana Pemerintah Membentuk Kementerian Kependudukan →. nomor 07 tahun 2019; nomor 102 tahun 2019; nomor 104 tahun 2019; nomor 109 tahun 2019; raperda. ” Sedangkan Penjelasan Pasal 35A UU Adminduk. Tahun. Menurut Bivitri, SEMA bukanlah undang-undang, sehingga hal itu juga tidak bisa mempengaruhi pencatatan pernikahan warga negara Indonesia (WNI) beda. kepercayaan yang ditunjuk pemerintah, dan kemudian. Dalam putusannya, kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 'kepercayaan'. Pengertian Akta Kematian dan Dasar Hukumnya Sebagai negara yang pernah mengalami masa penjajahan maka pengaturan tentang pencatatan sipil di Indonesia sebelum UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) diberlakukan pada tahun 2013, masih menggunakan aturan kolonial Belanda. Hidayatullah. Pasal 35 huruf a UU Adminduk telah menjadi dasar hukum dilaksanakannya perkwinan beda agama di Indonesia. D. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 1. bagi penghayat dijabarkan dalam Pasal 81-83 PP Nomor 37. Namun, keterangan mengenai agama atau kepercayaan. Serupa dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk tentang pencatatan peristiwa penting lainnya, dalam Pasal 97. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Uu 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sementara dalam ayat (5)-nya. Atau lebih dari 45 juta hingga 50 juta, anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran,” kata Komisioner KPAI Latifah Iskandar usai mendaftarkan uji materi UU Adminduk di Gedung MK, Selasa (30/4). perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Pemohon meminta pasal terkait dibatalkan. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 24 tahun 2013 ttg perubahan uu 23 pp no. E. Kesungguhan niat Pemerintah tentu saja diuji, karena angka dan adminduk adalah data yang tak ternilai dan bisa digunakan ataupun disalahgunakan. PemberlakuanPerubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GARIS BESAR PERUBAHAN :1. Tidak lupa ada juga peraturan dari BSSN tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Gagal. Hal ini perlu kita bahas untuk menjadian bagian dari Revisi Undang-Undang Adminduk”, jelas Dirjen Dukcapil Zudan Arif. Nomor: 1400K/PDT/1986: Tingkat Proses: Kasasi: Klasifikasi: Perdata1945 mandemen Keempat adalah Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, namun secara redaksional tertulis “komisi pemilihan umum” dengan huruf kecil sehingga tidak terdapat ketentuan mengikat yang eksklusif mengenai kelembagaan Komisi Pemilihan Umum. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. uu no. Pada 16 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. Pasal 83A ayat (1): “Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani. Ini karena implementasi tumpul. MK juga mempertimbangkan UU Adminduk, khususnya terkait Pasal 35 Huruf a, terkait pencatatan untuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan (perkawinan antarumat yang berbeda agama). id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi sejumlah pasal dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) oleh Kemendagri. *) Penjelasan Atas UU NO. Tholabi menyebutkan pertentangan antarnorma di UU Perkawinan dan UU Adminduk ini harus diselesaikan dengan melakukan harmonisasi antar-UU. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan. Tanpa ada warga yang mau secara sukarela dipilih menjadi ketua atau pengurus RT/RW, ya tentu tidak akan pernah ada organisasi ini. Selain itu, MK memutuskan pasal 61 Ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UU Nomor 24 Tahun 2013 ttg adminduk salam, Swandy Sihotang. Meski MA merujuk pada UU Perkawinan, SEMA tersebut dinilai mengenyampingkan undang-undang yang lain, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). H. Sekitar 92 persen pengguna internet yang menjadi responden survei Google memiliki kebiasaan internet yang kurang aman. “Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) Dalam UU Adminduk dikenal dua istilah yaitu data kependudukan dan data pribadi. 23 Tahun 2006 Ttg Adminduk Uu No. Khusus aturan soal TKA dengan kondisi tertentu wajib punya e-KTP ada di pasal. Pasal 35 huruf a UU Adminduk telah menjadi dasar hukum dilaksanakannya perkwinan beda agama di Indonesia. "Bahwa dengan demikian pula Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antar agama secara objektif. Senggang. Undang-undang (UU) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . Selama ini, para penghayat kepercayaan, seperti Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, dan Sapto Darmo, mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik karena kolom agama dalam KK dan KTP mereka dikosongkan. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan T. 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 6 Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi. Pasal 27 ayat 1 UU No. Adapun aturan turunan pada UU a quo meliputi Perpres No. Pindah agama tidak dikenal sebagai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang diatur dalam Undang-Undang No. ILUSTRASI. Para pemohon meminta Penghayat. 1. Dengan adanya konflik norma dalam dua peraturan perundang-undangan ini antara SEMA 2/2023 dan UU Adminduk, menunjukkan pemerintah kembali mengambil langkah yang gegabah dan justru menimbulkan permasalahan lebih luas lagi dibandingkan sebelumnya yang hanya berputar pada masalah keruwetan pencatatan perkawinan beda. Namun demikian, merujuk kepada beberapa situs pengadilan negeri yang menentukan perkara yang dapat diajukan. 5, LN. Komisioner Komnas. Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyebutkan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapak oleh Pengadilan”. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) beserta penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, dapat dilihat bahwa hukum Indonesia juga sudah menyinggung mengenai perkawinan beda agama. 24/2013, terdapat 31 elemen jenis Data Pribadi (dalam diktum UU Adminduk pasal 58); mulai dari nomor KK, NIK, Nama, Alamat, dst. Politik; Pendidikan; Kasuistika; Pemilihan; Hankam; Cerita UKM; Surabaya RayaPutusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1400K/PDT/1986 Tanggal 20 Januari 1989 — Andi Vonny Gani P. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, pada Pasal 41 disebutkan, anak. Kpai urgensi judicial review uu adminduk terhadap uud 1945-final version - Download as a PDF or view online for free SlideShare a Scribd company logo Submit SearchUU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) Pasal 17. Perubahan substansi yang mendasar dalam UU Adminduk diantaranya yaitu: 1) Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el). 9/2016 ttg Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran • Permendagri No. Zudan Arif Fakrulloh,. Kebojakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 yang diteken Presiden Jokowi, 27 Februari 2023. 2. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LNRI Th 2002 No 109, TLNRI No 4235) sebagaimana telah diubah dengan UU no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU no 23 Th 2002 ttg PA (LNRI Th 2014 No 297, TLNRI No 5606). Para pemohon sebelumnya menilai, ketentuan di dalam UU Adminduk itu dinilai tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama kepada penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau penghayat, selaku warga negara. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi. Petugas ini, menurut UU Adminduk dan. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;Pokja Identitas Hukum telah berhasil merumuskan naskah akademik dan RUU Adminduk versi masyarakat sipil, yang saat ini masih terus disempurnakan Kamis, 6 Juli 2023 Tribunnews PremiumJenis-jenis Data Pribadi Menurut UU PDP, Ini Rinciannya. 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang. Akademisi University of Malaya, Prof Abu Bakar Munir. 2/2023 menabrak Undang-Undang Pasal 35 huruf a UU 23/2006 tentang Adminduk yang menetapkan pelaksanaan perkawinan beda agama harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Hal tersebut dinilai penting karena dengan memiliki KTP merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan transpuan yang bahkan dalam UU Adminduk pun tidak dikenali. The Population Administration Law (UU Adminduk) regulates that the Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) is the states’ obligation facilitated by the Goverment and carried out by citizens. Menurut M Soleh salah satu advokat di Surabaya, seharusnya hakim tidak hanya semata merujuk pada pasal dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam membuat penetapan. UU Adminduk hanya mengatur mengenai penyelenggara dan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan adminstrasi kependudukan dan menjelaskan bahwa dalam KTP-el telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik (chip) penduduk, yang isinya antara lain berupa wajah, iris mata dan sidik jari penduduk. MenurutLARANGAN PEMUNGUTAN BIAYA PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan DokumenKependudukan tidak dipungut biaya. Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait Undang-undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk). Kemudian, para pemohon menilai, pembentukan UU IKN tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, baik. Pengertian anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dapat diakui. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) melayani pembuatan Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak. 15. 37 th 2007 tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK) • Perpres No. Dalam permohonannya, Nggay dan kawan-kawan meminta Majelis. com - Pemerintah resmi menerapkan aturan akses data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dikenakan biaya Rp 1. 2019. Politik. Maka, ketua pengadilan negeri bisa memerintahkan pejabat dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan pencatatan tentang nikah beda agama. Pelaporan kelahiran yang semula berasas peristiwa sekarang dirubah berdasar asas domisili : Pasal 27 uu no 23 tahun 2006 yang semula berbunyi. 000,00 (dua. Menilisik UU Adminduk No. Mengenai perlindungannya, diatur dalam pasal 2 UU-Adminduk. Bahwa selanjutnya Paubahan Ketiga UUD 1945 sal 24C ayat (1) Per menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus. Bagi seorang Warga Negara Indonesia (“WNI”) yang bermaksud untuk menikah baik dengan sesama WNI atau dengan seorang Warga Negara Asing (“WNA”) (perkawinan campuran) di luar. MK telah mengabulkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang adminduk tentang kolom kepercayaan boleh dicantumkan di KTP yang diajukan sejumlah Penghayat Kepercayaan. Sesuai amanat Undang-undang Adminduk, ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap. Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Adminduk. (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Advokat yang pernah mendampingi klien menguji UU Perkawinan terkait perkawinan beda agama ini menyatakan, hadirnya SEMA No. 6. (UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Karena itu, Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk selain bertentangan UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan. 24 Tahun 2013. Klasifikasi. 23/2006 tentang Adminitrasi Kependudukan (Adminduk), yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandungnya tersebut. Untuk itu, melalui petitum, Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasal 83A ayat (1) dan ayat (2) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pertama, definisi dan ruang lingkup data pribadi pada UU Adminduk dan PP No. Langkah ini diyakini akan mengakhiri sengkarut praktik pernikahan beda agama. Yakni, UU No. Tahun 2007. 23 Tahun 2006 dan Perpres No. PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanSerta untuk mensukseskan GISA Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. "Menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat 1. KOMPAS. Undang-undang (UU) tentang Paten. 14. Perubahan Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan pada 24 Desember 2013. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Tempat Pengundangan: Jakarta: Tanggal Pengundangan: 24 Desember 2013: Nama. 40/2019 ttg Pelaksanaan UU No. Istilah agama diakui, terdapat dalam UU No 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, namun demikian, Pasal 61 dan 64 UU Adminduk pernah dijudicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan LDemikian juga UU Adminduk juga sudah digugat ke MK dan hasilnya sama-sama ditolak. MK menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di KK dan e-KTP tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianutnya. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 95 UU Adminduk, yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependuduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/at denda paling banyak Rp 25. Namun, menurut MK, hal itu bukan berarti negara mengakui. 23 Tahun 2006. Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kerja sama dengan Dana dalam hal pemberian hak hak akses verifikasi pemanfaatan data kependudukan sesuai amanat Pasal 79 dan Pasal 58 UU Nomor 24/2013 tentang Perubahan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk ). pdf. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk mengatur sebagai berikut: Pasal 49. com - Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ( RUU PDP) disahkan menjadi undang-undang. Ini artinya sebenarnya SEMA mengesampingkan UU Adminduk UU 23/2006 Pasal 35 huruf a," ujar Bivitri saat dihubungi, Kamis (20/7/2023). Berdasarkan Pasal 92 Peraturan Presiden No. Sementara, Penjelasan Pasal 35. Badan Pemeriksa Keuangan - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006hingga 38 UU Adminduk. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian. Selama ini, para penghayat kepercayaan, seperti Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, dan Sapto Darmo, mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik karena kolom agama dalam KK dan KTP mereka dikosongkan. bahwa dengan berlakunya UU No. Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyebutkan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bogor: Politeia, 1991. Hits : 243 kali dikunjungi. 146, TLN NO. Mareti Waruwu. com, Sabtu (9/4/2022). Akibatnya, RUU Adminduk batal disahkan," ujarnya. Di samping itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Penerbitan Kartu Keluarga untuk Perkawinan Siri, dalam UU Adminduk maupun peraturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan perkawinan antara pria dan wanita juga dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk yang menyebutkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Semenjak diberlakukannya UU Kewarganegaraan RI, dan UU Adminduk yang tidak lagi mengenal adanya penggolongan penduduk Indonesia, menurut hukum Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku. Jadi sebaiknya putusan MK ditindaklanjuti dengan revisi UU Adminduk, segera dimasukkan ke (prolegnas) program legislasi nasional, lalu masuk ke daftar akumulatif terbuka putusan MK, kata dia saat dihubungi Republika. Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu. Sedangkan Orang Asing yang dimaksud UU Adminduk adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran; Peraturan Daerah Kota Batam nomor 1. Beberapa dari perlakuan diskriminatif yang menimpa para pemohon berupa ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan, akses terhadap hak atas jaminan sosial, dan tidak diakuinya perkawinan adat mereka yang berimbas pada akta kelahiran anak dan. 25 th 2008 tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk • Perpres No. Adanya kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak tidak bertanggungjawab menjadi warning bagi pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Data kependudukan; 6. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan – “UU Adminduk”). Tutup. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Surabaya Bergerak new. Pengertian Akta Kematian dan Dasar Hukumnya Sebagai negara yang pernah mengalami masa penjajahan maka pengaturan tentang pencatatan sipil di Indonesia sebelum UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). 2013. ”. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Hal ini tertuang di dalam Pasal 93 UU Adminduk bahwa setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp50 juta. Hal tersebut diungkapkan. Sesuai dengan konstitusi Putusan MK bersifat final dan mengikat. ” Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2 - Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 3852); 6. Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 UU Adminduk menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama adalah perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Berdasarkan penelusuran kami, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“ 24/2013 ”) tidak terdapat pengaturan mengenai Surat Keterangan. Ditulis dan diedit ulang oleh Tim Media Dukcapil Kemendagri tanggal 26 Januari 2016 Pada bulan Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.